Jepang Krisis Populasi, Jumlah Warga Anjlok di Semua Prefektur

 

Kepala Berita

Untuk pertama kalinya Jepang mencatat rekor populasi terendah pada 2022. Penurunan populasi ini bahkan terjadi di semua prefektur di Jepang. Menurut data pemerintah Jepang per Rabu (26/7), jumlah populasi di Jepang turun selama 14 tahun berturut-turut.

Dilansir AFP, Kementerian Dalam Negeri Jepang mencatat bahwa jumlah orang Jepang turun 800.523 atau 0,65 persen pada tahun 2022. Selain itu untuk pertama kalinya, jumlah populasi turun di seluruh total 47 prefektur di Jepang.

Tubuh Berita

Kemendagri Jepang menyebut penurunan populasi secara keseluruhan merupakan penurunan tertajam yang tercatat sejak tahun 1968.

“Penurunan jumlah anak dan populasi adalah masalah penting yang melibatkan masalah sosial, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Sebaliknya, jumlah populasi warga negara asing di Jepang justru meningkat dengan rekor 289.498 orang atau 10,7 persen menjadi 2.993.839 orang. Ini merupakan kenaikan jumlah WNA tertinggi sejak 2013.

Jepang punya aturan imigrasi yang cukup ketat. Namun beberapa tahun terakhir, Negeri Matahari Terbit mulai melonggarkan batasan secara bertahap, demi mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja.

Untuk itu pemerintah Jepang berencana mendorong perempuan dan orang lanjut usia, untuk memasuki angkatan kerja lewat reformasi pasar tenaga kerja.

Negara berpenduduk 125 juta jiwa ini mencatat kurang dari 800 ribu angka kelahiran tahun lalu. Sementara itu biaya perawatan lansia justru melonjak.

Ekor Berita

Bulan lalu Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meluncurkan rencana dengan anggaran USD25 miliar (setara Rp375 triliun) untuk mendukung kaum muda dan keluarga meningkatkan angka kelahiran yang semakin anjlok di negara itu.

 

 

12. Teks Berita tentang Pendidikan

Siswa SMA Belajar di Lokasi Darurat, Pemkab Klaten Siapkan Rp 4 Miliar

Kepala Berita

Pemkab Klaten menyiapkan anggaran Rp 4 miliar gegara siswa baru SMAN I Karangnongko kelas jauh belajar di tenda dan aula kantor Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang. Anggaran sebesar itu untuk pengadaan lahan yang akan dibangun gedung sekolah.

“Sementara kemarin kita itu punya uang ganti rugi proyek tol dari tanah asetnya Dinas Kebudayaan Pemuda Olah dan Pariwisata yang kena, kurang lebih Rp 4 miliar. Sangat cukup, insyaallah kalau cuma satu hektare cukup,” ungkap Sekda Kabupaten Klaten, Jajang Prihono kepada wartawan di Pemkab Klaten, Senin (7/8/2023) siang.

Tubuh Berita

Menurut Jajang, pemkab sudah berkoordinasi dengan Pemprov Jateng. Ia mengatakan pemprov siap membangun namun Pemkab Klaten diminta menyediakan lahan.

“Kita diminta menyiapkan lahan, oke kita siapkan lahan. Jadi saya sudah minta segera cek lahan mana dan dipastikan yang mau dipakai untuk segera diinformasikan ke provinsi, biar segera dipasang anggaran pembangunannya oleh provinsi,” jelas Jajang.

Pemkab, kata Jajang, tidak mempermasalahkan pengadaan lahan karena jangka panjang untuk kepentingan masyarakat. Secara kebetulan ada lahan milik Pemkab Klaten yang terkena proyek tol dan mendapatkan ganti rugi.

“Anggaran sudah ada karena ada tanah aset kita yang kena tol yang juga harus dicarikan tanah pengganti juga. Untungnya pas waktunya,” papar Jajang.

Luas tanah yang diperlukan diperkirakan sekitar 6.500 meter persegi. Akan tetapi untuk mengakomodir kebutuhan lainnya disediakan sekitar 10.000 meter persegi.

“Kemarin kita koordinasi luasan minim ya 6.500 meter tapi kita upayakan di angka 10.000 meter persegi. Kalau kita prinsipnya semakin cepat semakin baik,” lanjut Jajang.

Diharapkan tahun depan warga sudah bisa sekolah di gedung baru. Meski demikian lokasi baru yang akan dibangun bangunan sekolah masih terus dikoordinasikan di tingkat wilayah.

“Segera koordinasi dengan wilayah tanah mana yang representatif bisa kita beli untuk sekolah itu segera diselesaikan. Harapannya tahun depan sudah sekolah,” sambung Jajang.

Senada, Kades Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Suprat Widoyo menyatakan berdasarkan rapat, pemerintah provinsi menunggu pengadaan lahan dari Pemkab Klaten.

“Masih menunggu pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan pembelian tanah, sebagai lokasi sekolah. Jika tanah sudah siap dari Pemkab Klaten, pembangunan dari pemerintah provinsi segera dilakukan,” kata Suprat.

Ekor Berita

Sebelumnya diberitakan, sebagian siswa SMA Negeri (SMAN) 1 Karangnongko, Kabupaten Klaten, terancam harus belajar di tenda. Sebab, siswa kampus 2 SMAN 1 Karangnongko tidak tertampung di gedung pinjaman milik SD Negeri (SDN) 1 Tlogowatu, Kecamatan Kemalang.